Mutasi Eselon II DJKN 2012

Jakarta, 13/01/2012 MoF (Fiscal) News – Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo melantik empat orang pejabat eselon I dan 50 eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan bertempat di Aula Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan. Diantaranya adalah 17 orang pejabat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik yang mengalami rotasi (11 orang) maupun promosi (6 orang), yaitu:

1. Drs Dedy Syarif Usman Ak MA sebagai Direktur BMN
2. Suryanto SE sebagai Direktur PKNSI
3. Dr T Purnama Sianturi SH M Hum sebagai Direktur Lelang
4. Tavianto Noegroho SH sebagai Direktur Hukum dan Humas
5. Ir Nuning Sri Rejeki Wulandari MBA sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan
6. Teguh Wiyono SH MBA sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas KND
7. Ischak Ismail SH M Hum sebagai Kakanwil I DJKN Banda Aceh
8. Etto Sunaryanto SE MM sebagai Kakanwil II DJKN Medan
9. Drs Mustafa HAW SE Ak MP sebagai Kakanwil IV DJKN Palembang
10. Drs M Djalalain sebagai Kakanwil VIII DJKN Bandung
11. Suhadi SH sebagai Kakanwil IX DJKN Semarang
12. Hady Purnomo SH sebagai Kakanwil XII DJKN Banjarmasin
13. Dr Mantayborbir Soleman SH M Hum sebagai Kakanwil XIII DJKN Samarinda
14. Drs Sapto Mintarto MM sebagai Kakanwil XIV DJKN Denpasar
15. Drs Thaufik MM sebagai Kakanwil XV DJKN Makassar
16. Ngakan Putu Tagel SE sebagai Kakanwil XVI DJKN Manado
17. Marhokkom Sitompul sebagai Kakanwil XVII DJKN Jayapura

Eselon III dan IV coming soon...

Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Triwulan I (Reportase)

Pada tanggal 03 - 07 Mei 2010, Kanwil IV DJKN Palembang telah mengadakan kegiatan rutin rapat koordinasi daerah dengan mengangkat tema : “Evaluasi Penyelesaian Penertiban BMN dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lingkungan Kanwil IV DJKN Palembang”.  Bersamaan dengan kegiatan rakorda yang diikuti oleh kurang lebih sebanyak 30 peserta dari seluruh bidang teknis terkait baik di Kanwil maupun Kantor Pelayanan ini, juga telah dilaksanakan penandatanganan kontrak kinerja tingkat Eselon III jajaran Kanwil IV DJKN palembang yang merupakan hasil turunan dari kegiatan serupa di tingkat lebih tinggi (Depkeu Two) di Kantor Pusat beberapa waktu yang silam.

Sosialisasi PMK 23 (Reportase)

Palembang (06/04/2010)  Kantor Wilayah IV Palembang bekerja sama dengan Kodam II/Sriwijaya telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara TNI di lingkungan Kodam II/Sriwijaya, sebagai upaya pelaksanaan kegiatan diseminasi teknis kekayaan negara di wilayah Sumatera Selatan

Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Belitung (Reportase)

Palembang (Kamis-11/03/2010) 9 orang anggota Komisi DPRD Belitung bersama Asisten I bagian Pemerintahan Kabupaten Belitung, B Marya dan rombongan menemui Kepala Kanwil IV DJKN selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Wilayah Bangka Belitung untuk melakukan rapat konsultasi dan koordinasi sehubungan dengan program percepatan penyelesaian atas Aset Bekas Milik Asing/Cina di wilayah Belitung.

Rencana Kerja Tahun 2009 - Penanganan ABMA/C

Palembang (01/04/2009) Anggota Tim Interdep Pusat melakukan kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Cina kepada seluruh anggota TAD Wilayah Sumatera Selatan .  

Kegiatan Survei Awal ABMA/C

Sesuai dengan Agenda Rencana Kerja Tahunan tahun 2009 Bidang PKN Kanwil IV DJKN Palembang terhadap Program Percepatan Penyelesaian Penetapan Aset periode Triwulan I-II (bulan Pebruari-Maret) yaitu Kegiatan Inventarisasi Awal Aset Bekas Milik Asing / Cina dan implementasi PMK no 188/PMK.01/2008, maka sebagai tindak lanjut Kepala Kanwil IV DJKN telah mengeluarkan instruksi percepatan pelaksanaan kegiatan pada bulan Pebruari 2009 untuk melakukan pendataan awal atas objek ABMA/C yang dilakukan secara organik Kanwil dengan keterlibatan tidak langsung dari unsur-unsur Tim Asistensi Daerah

dan berikut ini adalah tampilan hasil pencapaian kegiatan terhadap 84 objek survei per bulan April 2009 yang tersebar dalam wilayah kerja Kanwil IV DJKN.

Kendala teknis yang ditemukan sepanjang pelaksanaan kegiatan nyaris nihil, terkecuali toleransi dan limitasi waktu pendataan, mengingat tantangan utama dari kegiatan ini adalah upaya pentrasiran, penelusuran data baik dokumentasi hukum, sertifikat, foto, data historis-kronologis maupun informasi lainnya yang membutuhkan waktu penyelesaian relatif panjang dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian

tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data yang akurat, termutakhirkan serta terdokumentasi secara rapi sebagai bahan penyelesaian masalah oleh Tim Asistensi Daerah Tahun 2009