Mutasi Eselon II DJKN 2012

Jakarta, 13/01/2012 MoF (Fiscal) News – Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo melantik empat orang pejabat eselon I dan 50 eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan bertempat di Aula Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan. Diantaranya adalah 17 orang pejabat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik yang mengalami rotasi (11 orang) maupun promosi (6 orang), yaitu:

1. Drs Dedy Syarif Usman Ak MA sebagai Direktur BMN
2. Suryanto SE sebagai Direktur PKNSI
3. Dr T Purnama Sianturi SH M Hum sebagai Direktur Lelang
4. Tavianto Noegroho SH sebagai Direktur Hukum dan Humas
5. Ir Nuning Sri Rejeki Wulandari MBA sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan
6. Teguh Wiyono SH MBA sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas KND
7. Ischak Ismail SH M Hum sebagai Kakanwil I DJKN Banda Aceh
8. Etto Sunaryanto SE MM sebagai Kakanwil II DJKN Medan
9. Drs Mustafa HAW SE Ak MP sebagai Kakanwil IV DJKN Palembang
10. Drs M Djalalain sebagai Kakanwil VIII DJKN Bandung
11. Suhadi SH sebagai Kakanwil IX DJKN Semarang
12. Hady Purnomo SH sebagai Kakanwil XII DJKN Banjarmasin
13. Dr Mantayborbir Soleman SH M Hum sebagai Kakanwil XIII DJKN Samarinda
14. Drs Sapto Mintarto MM sebagai Kakanwil XIV DJKN Denpasar
15. Drs Thaufik MM sebagai Kakanwil XV DJKN Makassar
16. Ngakan Putu Tagel SE sebagai Kakanwil XVI DJKN Manado
17. Marhokkom Sitompul sebagai Kakanwil XVII DJKN Jayapura

Eselon III dan IV coming soon...

Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Triwulan I (Reportase)

Pada tanggal 03 - 07 Mei 2010, Kanwil IV DJKN Palembang telah mengadakan kegiatan rutin rapat koordinasi daerah dengan mengangkat tema : “Evaluasi Penyelesaian Penertiban BMN dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lingkungan Kanwil IV DJKN Palembang”.  Bersamaan dengan kegiatan rakorda yang diikuti oleh kurang lebih sebanyak 30 peserta dari seluruh bidang teknis terkait baik di Kanwil maupun Kantor Pelayanan ini, juga telah dilaksanakan penandatanganan kontrak kinerja tingkat Eselon III jajaran Kanwil IV DJKN palembang yang merupakan hasil turunan dari kegiatan serupa di tingkat lebih tinggi (Depkeu Two) di Kantor Pusat beberapa waktu yang silam.

Manajemen Risiko dan Implementasinya

Alhamdulillah, setelah berjuang keras dalam upaya sekedar memahami konsep kinerja berbasis balanced scorecard yang diturunkan oleh top management (wong sampe sekarang, BSC aja gak mudheng-mudheng), sekarang Penulis harus berjibaku lagi buat "ahu penganan baru yang namanya manajemen risiko (halah! Padahal sudah 15 tahun lewat sejak hasil riset George Allayannis dan James Watson (1990-1995) dari Universitas Virginia, menyimpulkan bahwa manajemen risiko akan meningkatkan nilai perusahaan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan biaya modal dan mengurangi ketidakpastian aktivitas sosial..haaa mangkenye rangkuman ini dibuat sebagai bahan belajar Penulis semata untuk melihat koherensinya dalam pengambilan keputusan tingkat pusat (wiih.. belagu banget..), jadi kalo terlalu ngarang, mohon dimaapin yak..:-D)

Dokumentasi Rakorda

Strategic Asset Management (Sebuah Tinjauan)

Oleh : Hadiyanto, Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Sejak reformasi keuangan Negara bergulir pada awal tahun 2003, Pemerintah Pusat telah membangun komitmen yang kuat untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) melalui pengelolaan keuangan yang sehat dan modern (sound and modern)1. Lingkup perubahan yang terjadi sangat mendasar dan bersifat menyeluruh, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan aset Negara. International best practices memperlihatkan peran strategis pengelolaan aset negara sebagai salah satu indikator penting pengendali anggaran negara dan upaya perwujudan akuntabilitas tata kelola suatu keuangan negara. Adalah sebuah cita¬cita bagi Pemerintah Pusat untuk segera mewujudkan strategic asset management, yaitu integrasi fungsi perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban aset negara yang mengendepankan prinsip “3 Tertib” dan “The highest and best use of assets”. 

Sosialisasi PMK 23 (Reportase)

Palembang (06/04/2010)  Kantor Wilayah IV Palembang bekerja sama dengan Kodam II/Sriwijaya telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara TNI di lingkungan Kodam II/Sriwijaya, sebagai upaya pelaksanaan kegiatan diseminasi teknis kekayaan negara di wilayah Sumatera Selatan

Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Belitung (Reportase)

Palembang (Kamis-11/03/2010) 9 orang anggota Komisi DPRD Belitung bersama Asisten I bagian Pemerintahan Kabupaten Belitung, B Marya dan rombongan menemui Kepala Kanwil IV DJKN selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Wilayah Bangka Belitung untuk melakukan rapat konsultasi dan koordinasi sehubungan dengan program percepatan penyelesaian atas Aset Bekas Milik Asing/Cina di wilayah Belitung.